Pemkab Karawang Kunjungi Kemenkeu, Cari Solusi Optimalisasi Anggaran
CAtatan Alfinkuy Media || karawang 17 januari 2026Jakarta, 13 Januari 2026 - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Keuangan Republik Indonesia, tepatnya ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Jakarta, pada Selasa pagi. Kunjungan ini bertujuan untuk berkonsultasi terkait kebijakan efisiensi anggaran nasional serta optimalisasi alokasi Transfer ke Daerah (TKD).
Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, S.E., didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Baperida), diterima langsung oleh Direktur Transfer Umum DJPK Kementerian Keuangan.
"Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia yang saat ini tengah mendorong efisiensi anggaran di seluruh tingkat pemerintahan. Kami telah melakukan langkah-langkah konkret, di antaranya memangkas anggaran yang dinilai tidak terlalu prioritas serta menggabungkan beberapa dinas agar pengelolaan anggaran lebih efektif dan efisien," ucap Bupati Aep.
Namun demikian, Bupati mengungkapkan bahwa Kabupaten Karawang menghadapi tantangan serius akibat pemotongan TKD yang nilainya mencapai hampir Rp700 miliar. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Karawang untuk aktif berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan guna memperoleh kepastian serta arahan terkait peluang optimalisasi alokasi anggaran lainnya.
"Pemotongan TKD ini tentu berdampak cukup signifikan terhadap fiskal daerah. Oleh karena itu, kami berkonsultasi dan meminta arahan langsung dari Kementerian Keuangan mengenai skema atau alokasi anggaran yang masih memungkinkan untuk kami maksimalkan, sehingga percepatan pembangunan di Kabupaten Karawang tetap dapat berjalan," tegasnya.
Melalui konsultasi ini, Pemkab Karawang berharap dapat memperoleh solusi strategis dan kebijakan fiskal yang tepat, agar program pembangunan daerah tetap berkelanjutan, efektif, serta selaras dengan kebijakan keuangan negara.
Reporter : Aa Alfin
