Pemkab Karawang Luncurkan Efisiensi Birokrasi, ASN Ditekan untuk Berubah
Catatan Alfinkuy Media - Karawang, 6 April 2026 - Pemerintah Kabupaten Karawang meluncurkan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan transformasi pola kerja aparatur sipil negara (ASN). Bupati Aep Syaepuloh menekankan bahwa perubahan zaman menuntut ASN untuk meninggalkan pola kerja lama dan memperkuat kolaborasi tim.
"Suka tidak suka, kita dituntut untuk bekerja bersama-sama. Kita bukan Superman, kita adalah Superteam," tegasnya dalam apel pagi di lingkungan Kantor Bupati Karawang, Senin (6/4/2026). Aep menekankan bahwa perubahan harus dimulai dari sikap (attitude) individu dan konsistensi dalam hal-hal kecil dapat memberikan dampak besar terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran dan pelestarian lingkungan, Pemkab Karawang resmi menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) secara selektif, disertai pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Langkah ini diperkuat dengan keteladanan pimpinan daerah, di antaranya Bupati menggunakan mobil listrik, Wakil Bupati menggunakan transportasi umum (kereta), dan Sekretaris Daerah menggunakan sepeda motor.
ASN juga diimbau menggunakan sepeda apabila jarak tempat tinggal memungkinkan. "Ini adalah ikhtiar bersama. Akan ada pro dan kontra, namun yang utama adalah komitmen untuk berubah demi kebaikan daerah," ujar Aep. Memasuki Triwulan II, Aep meminta seluruh perangkat daerah untuk mempercepat eksekusi program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
"Zaman sudah berbeda. Saya bersyukur dikelilingi orang-orang hebat. Pekerjaan yang, berdampak langsung harus segera dieksekusi," katanya.
Di sisi lain, Pemkab Karawang juga memperketat struktur belanja daerah. Pemerintah berkomitmen menjaga porsi belanja pegawai agar tidak melebihi 30 persen, sesuai regulasi yang berlaku. Kebijakan ini bertujuan memastikan anggaran pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
Dengan langkah-langkah ini, Pemkab Karawang berharap dapat meningkatkan efisiensi birokrasi dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
