18 Tahun Menunggu, UU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan
JAKARTA, Catatan Alfinkuy Media - Penantian panjang selama 18 tahun akhirnya berakhir. Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset resmi disetujui menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan ini bukan sekadar produk legislasi biasa. Ini adalah tonggak sejarah dalam perang melawan korupsi dan kejahatan ekonomi di Indonesia. Selama ini, negara sering kalah cepat dari koruptor yang menyembunyikan, mengalihkan, hingga mencuci uang hasil kejahatannya atas nama orang lain.
Dengan UU Perampasan Aset, negara kini memiliki instrumen hukum yang lebih kuat untuk menelusuri, membekukan, merampas, dan mengembalikan aset hasil kejahatan kepada negara maupun kepada korban.
Anggota DPR RI Habiburokhman menegaskan, undang-undang ini harus menjadi momentum baru untuk memperkuat penegakan hukum di Indonesia.
Menurutnya, pemberantasan kejahatan tidak boleh hanya berhenti pada penghukuman badan. Harta hasil kejahatan juga harus dirampas, agar kejahatan tidak lagi menguntungkan.
Namun, Habiburokhman juga mengingatkan, kekuatan hukum yang besar harus berjalan beriringan dengan kepastian hukum, perlindungan terhadap hak masyarakat, serta mekanisme pengawasan yang ketat.
Jangan sampai undang-undang yang baik ini justru disalahgunakan. Pengawasan harus ketat, prosesnya harus transparan, dan hak warga yang tidak bersalah harus tetap dilindungi, tegasnya.
Ia berharap, disahkannya UU Perampasan Aset dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus mewujudkan penegakan hukum yang lebih adil, tegas, dan berkeadilan.
Tidak boleh ada lagi pelaku kejahatan yang leluasa menikmati hasil kejahatannya! pungkas Habiburokhman.
Pengesahan UU Perampasan Aset ini diharapkan menjadi babak baru. Bukan hanya untuk menghukum koruptor, tetapi juga untuk mengembalikan apa yang telah dirampas dari rakyat, sekaligus memperkuat komitmen negara dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Editing : Alfin
